Beranda Ragam Cegah Korupsi dan Pengelolaan Hutan, Pemprov Papua MoU dengan Pemerintah Jerman

Cegah Korupsi dan Pengelolaan Hutan, Pemprov Papua MoU dengan Pemerintah Jerman

JAYAPURA-Upaya memberantas korupsi di Provinsi Papua maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Jerman (Diwakili GIZ) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) secara virtual, Jumat (15/1). Selain MoU dalam pencegahan korupsi, kerja sama juga dilakukan dalam pengelolaan sektor kehutanan.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Doren Wakerkwa,SH dalam memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan dan Pemprov Papua berkomitmen untuk tetap bersinergi dengan KPK RI atapun stakeholder lainnya guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan serta modern dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat di Papua.
“Ada banyak kendala teknis baik masalah SDM, teknologi ataupun lainnya yang diakibatkan oleh kondisi alam di Papua, namun tidak menyurutkan semangat berkarya lebih baik,” tuturnya.
Sekadar diketahui GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) adalah perusahaan internasional milik pemerintah federal Jerman yang beroperasi di berbagai bidang di lebih dari 130 negara yang telah mendukung Pemerintah Republik Indonesia di bidang pencegahan korupsi sejak tahun 2007 dalam proyek kerjasama bilateral Assistance in Preventing and Combating Corruption (APCC).
Dan fase proyek saat ini berlangsung dari Januari 2019 hingga Desember 2021. Pada fase ini Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Sorong Selatan menjadi wilayah yang dipilih untuk mendapatkan dukungan bantuan teknis, dengan fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kehutanan. Berbagai bentuk kerja sama di Tanah Papua telah dilakukan dalam dua tahun ini, diantaranya pelaksanaan kajian “Indeks Anggaran Daerah dan Analisis Anggaran Daerah di Papua dan Papua Barat (bekerjasama dengan Seknas Fitra), lokakarya terkait pengembangan perizinan elektronik di Provinsi Papua Barat, pengembangan modul anti-korupsi masyarakat adat (bekerjasama dengan AMAN dan ICW), serta penguatan sektor publik dan LSM melalui sosialisasi JAGA di Papua dan Papua Barat. Selain itu, GIZ terus mendukung upaya KPK RI dalam memastikan pengembangan sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi.(ber)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Populer

Hingga 2022, Wilayah 3T Papua Semua akan dilayani 4G/LTE

JAYAPURA-Telkomsel berkomitmen untuk secara konsisten meneruskan pemerataan akses infrastruktur dan kualitas broadband terdepan 4G/LTE di seluruh Indonesia sepanjang 2021 ini.  Fokus pengembangan jaringan yang dilakukan Telkomsel di...

KKB Lancarkan Gangguan di Kawasan Freeport Indonesia

JAYAPURA-Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) dilaporkan melancarkan gangguan terhadap aparat gabungan TNI-Polisi yang sedang patroli di Mile...

2020, Realisasi Klaim BPJAMSOSTEK Cabang Papua Jayapura Tembus Rp 175 miliar

JAYAPURA-BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Cabang Papua Jayapura mencatat total klaim untuk tahun 2020 mencapai Rp 175 miliar Rupiah dengan 15.046 laporan kasus. “Jumlah realisasi klaim...

Wagub Klemen Tak Mengetahui Pelantikan Sekda Papua di Kemendagri

JAYAPURA-Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal,SE,MM mengaku tak mengetahui pelantikan Dance Yulian Flassy sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Defenitif Provinsi Papua oleh Menteri Dalam Negeri Dr. Tito Karnavian...

Komentar Terbaru

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!