Beranda Hukrim 125 Kepala Kampung Dukung Kejati Tangkap Koruptor di Puncak Jaya

125 Kepala Kampung Dukung Kejati Tangkap Koruptor di Puncak Jaya

Kasusnya saat Ini Sedang Diperiksa

JAYAPURA-Sebanyak 125 Kepala Kampung di Kabupaten Puncak Jaya mendukung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menuntaskan kasus dugaan penyalahgunaan dana desa tahun anggaran (TA) 2019 dan segera menangkap para koruptor di daerah itu.
Dukungan itu mengalir saat ini karena Kejati Papua sedang melakukan pemeriksaan dan penyidikan terkait kasus tersebut. Para kepala kampung optimis Kejati Papua mampu membongkar dugaan kasus penyalahgunaan dana desa di Puncak Jaya.
”Kami mendukung Kejaksaan Papua menuntaskan masalah ini. Proses pemeriksaan yang dilakukan Kejati Papua di Puncak Jaya sudah sesuai dengan prosedur. Masalah ini tetap akan diproses sesuai hukum. Setelah melakukan pemeriksaan dan pulang dari Puncak Jaya, maka tim kejaksaan tinggal menunggu petunjuk pimpinan Kejati untuk langkah selanjutnya,” kata Koordinator Perwakilan 125 Kepala Kampung, Rafael O Ambrauw dalam keterangan persnya, Selasa (19/1/2021) di Jayapura.
Menjawab pertanyaan adanya demonstrasi yang menuntut penghentian pemeriksaaan dugaan kasus dana desa tersebut, rafael mengatakan demonstrasi dan penyampaian aspirasi yang dilakukan sekelompok orang atas nama masyarakat dan mahasiswa peduli pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya adalah hal yang biasa.
Aksi ini takkan mengganggu proses penyidikan yang sedang berlangsung. Demonstrasi itupun dinilai telah melecehkan profesi para jaksa yang sedang menangani kasus tersebut.
“Jaksa adalah aparat penegak hukum dan bukan sopir taksi seperti yang dikemukakan segelintir orang atas nama masyarakat Puncak Jaya itu. Kita wajib mendukung dan menghormati tugas yang sedang dilaksanakan para jaksa Papua,”kata Rafael Ambrauw.
Dia menekankan bahwa masalah putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan pengaktifan kembali 125 kepala kampung dan dugaan penyalahgunaan dana desa mendapat perhatian publik secara luas. Sehingga semua elemen masyarakat di Puncak Jaya hendaknya mendukung penyelesaian kasus ini.
“Masalah di Puncak Jaya mendapat atensi dari penegak hukum dari pusat hingga ke Papua. Sebaiknya kita mendukung proses yang sedang berjalan untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Mereka jaksa adalah aparat resmi dari negara yang sedang bertugas melakukan penyelidikan. Kami atas nama kepala kampung mendukung Kejati Papua,” tandasnya.
Anggota Tim Kejati Papua, Ismail Nahumarury,SH,MH membenarkan bahwa tim Kejati Papua berjumlah 4 orang terdiri dari 3 jaksa dan 1 konsultan/teknisi ditugaskan melakukan pemeriksaan di Mulia Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya.
Tim Kejati Papua yang diketuai Renaldi Paliama,SH,MH didampingi Goman Ramandey,SH,MH, Ismail Nahumarury,SH,MH dan Fandy Sapsuha Pembantu Administasi Selasa (12/1) melakukan pemeriksaan di Mulia Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya terkait dugaan penyimpangan penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2019.
Oleh karenanya, Ismail menegaskan bahwa pernyataan Wekis Wonda Mily selaku Ketua Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya yang menyatakan bahwa tim yang melakukan pemeriksaan atau penyelidikan bukanlah jaksa melainkan sopir adalah pelecehan dan pencemaran nama baik jaksa dan lembaga Kejaksaan Tinggi Papua.
“Yang menyebutkan tim yang naik (tim Kejati Papua,red) adalah sopir merupakan pencemaran nama baik jaksa dan Lembaga Kejaksaan Tinggi Papua. Proses hukum yang sedang berjalan tetap dilakukan,” tegasnya saat dikonfirmasi, Selasa (12/1).
Dia mengingatkan kepada kelompok-kelompok kepentingan dan pihak-pihak yang berupaya menghalagi proses hukum akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Ada pasal bagi pihak yang menghalang-halangi proses hukum. Pasal 221 ayat (1) KUHP juga mengatur mengenai perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan. Obstruction of justice (tindak pidana menghalangi proses hukum). Pasal 221 ayat (1) KUH Pidana adalah perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan,” jelasnya mengakhiri.(ber)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Populer

DPP Partai Demokrat Diharapkan Segera Mengeluarkan SK PAW Hengky Yikwa

JAYAPURA- Terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Rumah tangga, (AD-ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Fakta Integritas partai Demokrat oleh Mahkamah partai, atas dasar itu...

Proses Pembakaran Kayu hingga Jadi Arang selama 10 Hari

Bincang-bincang dengan Pembuat Arang di Arso 2, Kabupaten Keerom (Bagian 3/Habis) Pembakaran kayu hingga menjadi arang prosesnya selama 10 hari. Bayangkan, 10 hari adalah proses...

Momen Irjen Paulus Waterpauw Saat Naik Bintang: Bantu Ribuan Warga Keerom

JAYAPURA-Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw memberikan kesan mendalam bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Keerom. Ia menyerahkan 1.850 paket sembilan bahan pokok (Sembako)...

DPRD Mamteng Minta Pemda Percepat KUA PPAS

JAYAPURA - Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, (Mamteng) meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mamberamo Tengah agar segera memberikan Kebijakan Umum Anggaran...

Komentar Terbaru

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!